Jakarta, 21 November 2026 – Nama Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menjadi perhatian dalam pembahasan mengenai kandidat calon wakil presiden. Guru Besar Ilmu Politik Universitas Nasional, Prof. Yuddy Chrisnandi, menilai Dasco memiliki modal politik yang kuat untuk mendukung dan mengawal pelaksanaan berbagai program pemerintah. Penilaian tersebut didasarkan pada pengalaman Dasco di lembaga legislatif serta perannya dalam membangun komunikasi antara pemerintah dan berbagai kekuatan politik. Kedekatannya dengan Presiden Prabowo Subianto juga dipandang sebagai salah satu faktor yang dapat mendukung koordinasi kebijakan apabila mendapat tanggung jawab lebih besar. Meski demikian, pandangan tersebut merupakan penilaian politik terhadap kapasitas seorang tokoh, bukan keputusan resmi mengenai pencalonan. Pembahasan mengenai sosok calon wakil presiden tetap harus ditempatkan dalam kerangka konstitusi dan mekanisme politik yang berlaku.
Yuddy Chrisnandi menyoroti pengalaman panjang Sufmi Dasco Ahmad dalam menjalankan tugas sebagai pimpinan DPR RI. Posisi tersebut memberikan ruang bagi Dasco untuk terlibat dalam pembahasan berbagai kebijakan nasional, termasuk program prioritas pemerintah yang membutuhkan dukungan legislasi dan anggaran. Menurut penilaian Yuddy, kemampuan membangun hubungan kerja dengan berbagai pihak menjadi salah satu modal penting dalam menjalankan tanggung jawab pemerintahan. Dasco juga dikenal sebagai tokoh Partai Gerindra yang memiliki hubungan politik dekat dengan Presiden Prabowo. Pengalaman tersebut dinilai dapat membantu menjaga kesinambungan komunikasi antara eksekutif dan legislatif. Namun, kemampuan menjalankan tugas sebagai wakil presiden tetap perlu dilihat melalui persyaratan konstitusional, kapasitas kepemimpinan, serta tanggung jawab jabatan yang berbeda dari posisi pimpinan DPR.
Dalam keterangannya pada Sabtu (21/11/2026), Yuddy menjelaskan bahwa tantangan utama pemerintah tidak berhenti pada penyusunan program pembangunan. Menurut mantan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tersebut, keberhasilan kebijakan juga ditentukan oleh tersedianya dukungan anggaran, regulasi, dan kekuatan politik yang memadai. Ia menilai pengalaman Dasco di parlemen dapat menjadi bekal dalam menghadapi tantangan tersebut. Sebagai contoh, Yuddy menyinggung keterlibatan Dasco dalam proses penyelesaian Peraturan Presiden mengenai ojek online yang membutuhkan koordinasi sejumlah kementerian. Pengalaman itu dianggap menunjukkan kemampuan membangun komunikasi lintas lembaga dalam menangani persoalan kebijakan. Yuddy berpandangan bahwa kemampuan serupa diperlukan untuk mengawal program prioritas pemerintahan Prabowo, termasuk Makan Bergizi Gratis dan Sekolah Rakyat.
Selain pengalaman politik, Yuddy turut membahas persoalan latar belakang partai apabila Dasco benar-benar diajukan sebagai calon wakil presiden. Dasco merupakan Ketua Harian DPP Partai Gerindra, partai yang juga dipimpin Presiden Prabowo Subianto. Menurut Yuddy, kesamaan asal partai politik tidak menjadi hambatan konstitusional dalam proses pengisian jabatan wakil presiden. Ia merujuk pada Pasal 8 Undang-Undang Dasar 1945 yang mengatur bahwa Presiden mengajukan dua calon untuk dipilih oleh MPR ketika terjadi kekosongan jabatan wakil presiden. Ketentuan tersebut tidak mengharuskan Presiden dan Wakil Presiden berasal dari partai politik yang berbeda. Yuddy juga berpendapat bahwa keterwakilan partai koalisi tetap dapat dijaga melalui komposisi kabinet tanpa harus menjadikan jabatan wakil presiden sebagai satu-satunya sarana pembagian kekuasaan.
Yuddy menilai hubungan kepercayaan antara Presiden dan Wakil Presiden merupakan faktor penting dalam menjaga efektivitas pemerintahan. Pandangan tersebut sebelumnya juga pernah disampaikannya pada 13 November 2026 ketika pembahasan mengenai pengisian jabatan wakil presiden mulai berkembang. Menurutnya, pasangan pemimpin nasional perlu memiliki kesamaan arah kebijakan agar pelaksanaan program tidak terhambat oleh perbedaan pendekatan. Dengan sisa masa jabatan pemerintahan sekitar tiga tahun, Yuddy berpendapat bahwa figur yang dipilih harus mampu segera menjalankan tugas tanpa membutuhkan penyesuaian politik yang terlalu panjang. Ia menilai koordinasi yang baik antara kedua pemimpin dapat membantu mempercepat pengambilan keputusan dan pelaksanaan program prioritas. Meski demikian, penilaian terhadap Dasco tersebut tetap merupakan pandangan Yuddy dan tidak menggantikan proses penentuan calon melalui mekanisme resmi.
Pembahasan mengenai kandidat wakil presiden berlangsung setelah Gibran Rakabuming Raka dilaporkan menyerahkan surat pengunduran diri kepada pimpinan MPR pada 12 November 2026. Sejumlah nama kemudian mulai diperbincangkan sebagai calon pendamping Presiden Prabowo, termasuk Sufmi Dasco Ahmad. Dalam perkembangan tersebut, Yuddy mengingatkan agar proses pengisian jabatan tidak berlangsung terlalu lama karena ketidakpastian politik berpotensi memengaruhi kepercayaan pelaku pasar. Ia menekankan pentingnya menjaga stabilitas pemerintahan sekaligus memastikan seluruh tahapan berjalan berdasarkan aturan konstitusi. Di sisi lain, MPR telah melakukan persiapan administratif untuk memeriksa persyaratan calon yang nantinya diajukan Presiden. Proses tersebut menjadi bagian penting untuk memastikan setiap kandidat memenuhi ketentuan sebelum mengikuti pemilihan.
MPR juga telah menyesuaikan jadwal sidang paripurna yang semula direncanakan berlangsung pada 2 Desember menjadi 9 Desember 2026 atas permintaan Presiden. Selain itu, tim verifikasi dibentuk untuk memeriksa 22 persyaratan calon wakil presiden, termasuk dokumen dan riwayat pendidikan. Yuddy berharap seluruh tahapan pemeriksaan dilaksanakan secara terbuka, profesional, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Menurutnya, transparansi diperlukan agar wakil presiden yang terpilih memperoleh legitimasi yang kuat dalam menjalankan tugas kenegaraan. Hingga adanya pengajuan resmi dari Presiden, nama Dasco masih berada dalam pembahasan sebagai salah satu figur potensial dan belum dapat dinyatakan sebagai calon yang telah ditetapkan. Dengan demikian, keputusan akhir mengenai siapa yang akan mendampingi Presiden Prabowo tetap bergantung pada pengajuan dua nama oleh Presiden dan proses pemilihan yang dilaksanakan MPR sesuai ketentuan konstitusi.