Jakarta, 27 September 2026 –
MNC Group menyampaikan tanggapan resmi terhadap sejumlah pernyataan pengusaha Jusuf Hamka di media sosial yang berkaitan dengan perusahaan dan Hary Tanoesoedibjo. Legal Counsel MNC Group Chris Taufik menilai pernyataan tersebut keliru, tidak berimbang, dan tendensius. Menurut pihak MNC, narasi yang beredar dinilai berpotensi membentuk persepsi publik terhadap sengketa hukum yang sedang berlangsung. MNC Group juga menyatakan tengah menelaah seluruh pernyataan dan materi yang telah disampaikan. Perusahaan membuka kemungkinan menempuh langkah hukum apabila menilai unsur-unsur pelanggaran terpenuhi.
Chris menyampaikan tiga poin yang menjadi perhatian MNC Group. Pertama, pihaknya menilai terdapat upaya pembentukan opini publik yang dapat memengaruhi persepsi terhadap proses hukum antara CMNP/Jusuf Hamka dengan pihak yang terkait dengan MNC dan Hary Tanoesoedibjo. Penilaian tersebut merupakan posisi MNC Group dan bukan kesimpulan pengadilan mengenai pernyataan Jusuf Hamka. MNC meminta persoalan yang berkaitan dengan sengketa tersebut tetap diselesaikan melalui mekanisme hukum.
Poin kedua berkaitan dengan penggunaan media sosial untuk membahas sengketa yang sedang berjalan. MNC Group menilai persoalan hukum semestinya berfokus pada proses peradilan, fakta, dan alat bukti, bukan pertarungan opini di ruang publik. Pihak perusahaan juga mengkritik intensitas penyampaian pernyataan melalui media sosial. Sementara pada poin ketiga, MNC menyebut terdapat sentimen yang menurut mereka berulang terhadap perusahaan dan Hary Tanoesoedibjo. Sekali lagi, pernyataan tersebut merupakan klaim dan penilaian dari pihak MNC dalam perselisihan yang sedang berlangsung.
Perselisihan tersebut memiliki latar belakang sengketa perdata antara PT Citra Marga Nusaphala Persada Tbk (CMNP) dan sejumlah pihak, termasuk Hary Tanoesoedibjo serta PT MNC Asia Holding Tbk. Perkara bernomor 142/Pdt.G/2025/PN Jkt.Pst itu berkaitan dengan transaksi Negotiable Certificate of Deposit (NCD) yang berakar dari transaksi lama. Pada 22 April 2026, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat mengabulkan sebagian gugatan CMNP dan menjatuhkan kewajiban pembayaran ganti rugi kepada Hary Tanoesoedibjo dan MNC Asia Holding. MNC kemudian menyatakan akan mengajukan banding dan menegaskan putusan tingkat pertama tersebut belum berkekuatan hukum tetap.
Dalam perkembangan terbaru, MNC Group menyatakan pernyataan di ruang publik dapat memiliki konsekuensi hukum apabila mengandung tuduhan tidak benar, fitnah, atau serangan terhadap kehormatan dan nama baik serta memenuhi unsur pidana berdasarkan ketentuan yang berlaku. Chris mengatakan timnya sedang memeriksa materi yang telah beredar sebelum menentukan langkah berikutnya. Dengan demikian, pernyataan mengenai kemungkinan proses hukum masih berupa sikap dan pertimbangan dari pihak MNC. Belum ada informasi dalam pernyataan terbaru tersebut bahwa langkah pidana baru telah resmi diajukan terkait komentar Jusuf Hamka yang sedang dipersoalkan.
MNC Group juga menegaskan tetap menghormati kebebasan berpendapat, tetapi menilai kebebasan tersebut harus dijalankan secara bertanggung jawab. Perusahaan menyatakan akan menghadapi sengketa berdasarkan fakta dan bukti melalui jalur hukum yang tersedia. Di sisi lain, substansi sengketa perdata antara para pihak tetap bergantung pada proses pengadilan dan upaya hukum yang ditempuh masing-masing pihak. Karena itu, klaim atau tudingan yang disampaikan oleh pihak-pihak yang bersengketa perlu dibedakan dari fakta yang telah ditetapkan melalui putusan pengadilan.
Polemik antara MNC Group dan Jusuf Hamka dengan demikian memasuki babak baru di luar persidangan setelah pernyataan mengenai sengketa tersebut ramai dibicarakan di ruang publik. MNC memilih memberikan respons terbuka sekaligus memperingatkan adanya kemungkinan langkah hukum jika hasil penelaahan menemukan dasar yang dianggap mencukupi. Sementara sengketa pokoknya masih melalui mekanisme hukum lanjutan, perkembangan berikutnya akan ditentukan oleh proses peradilan serta langkah yang diambil masing-masing pihak. MNC menegaskan fakta dan bukti dalam proses hukum akan menjadi dasar bagi perusahaan untuk mempertahankan posisinya.