Jakarta, 28 Juli 2026 – Oman mengajukan proposal kepada Iran untuk membentuk mekanisme regional bersama dalam pengelolaan Selat Hormuz, jalur pelayaran strategis yang menjadi salah satu titik paling penting bagi perdagangan energi dunia. Usulan tersebut mengambil inspirasi dari pola kerja sama yang diterapkan di Selat Malaka, dengan negara-negara kawasan dan pengguna jalur pelayaran ikut berkontribusi terhadap keselamatan navigasi serta kebutuhan operasional. Dalam rancangan yang disampaikan Oman, Iran tidak akan menjadi satu-satunya pihak yang mengendalikan pengelolaan Selat Hormuz karena mekanismenya melibatkan pemangku kepentingan regional. Kontribusi dari pengguna jalur tersebut dirancang bersifat sukarela dan dapat digunakan untuk mendukung layanan navigasi, perlindungan lingkungan, serta operasi pencarian dan penyelamatan. Proposal ini muncul ketika persoalan Selat Hormuz menjadi salah satu bagian penting dalam upaya diplomatik untuk meredakan ketegangan kawasan dan memulihkan aktivitas pelayaran.
Gagasan Oman menjadi penting karena Selat Hormuz memiliki posisi yang sangat strategis dalam rantai pasok energi internasional. Sebelum aktivitas pelayaran terganggu akibat konflik di kawasan, jalur sempit yang menghubungkan Teluk dengan Laut Arab tersebut dilalui sekitar seperlima pasokan energi dunia. Gangguan terhadap pergerakan kapal di kawasan itu dapat memberikan dampak terhadap harga minyak, biaya pengiriman, premi asuransi, serta perencanaan pasokan energi berbagai negara. Kondisi tersebut membuat pengelolaan Selat Hormuz bukan hanya menjadi kepentingan Iran dan Oman sebagai negara yang berbatasan langsung dengan jalur tersebut, tetapi juga menjadi perhatian negara-negara Teluk dan konsumen energi global. Setiap perkembangan mengenai pembukaan, keamanan, dan tata kelola jalur pelayaran tersebut karena itu dapat memengaruhi sentimen pasar internasional.
Model Selat Malaka menjadi rujukan karena jalur pelayaran di Asia Tenggara tersebut melibatkan kerja sama untuk menjaga keamanan dan kelancaran navigasi tanpa menyerahkan kendali sepenuhnya kepada satu pihak. Pengguna jalur dapat memberikan kontribusi secara sukarela untuk mendukung berbagai kebutuhan pelayanan, termasuk keselamatan navigasi, perlindungan lingkungan, serta kemampuan menghadapi keadaan darurat. Oman mencoba membawa prinsip serupa ke Selat Hormuz dengan menempatkan kerja sama regional sebagai fondasi pengelolaan. Pendekatan tersebut dapat menjadi jalan tengah antara kebutuhan Iran untuk memiliki peranan dalam tata kelola jalur yang berbatasan dengan wilayahnya dan kepentingan negara lain untuk mempertahankan kelancaran perdagangan internasional. Meski demikian, penerapannya membutuhkan kesepakatan mengenai kewenangan, pembiayaan, keamanan, serta mekanisme koordinasi di antara negara-negara terkait.
Persoalan biaya penggunaan Selat Hormuz menjadi salah satu bagian yang sensitif dalam pembahasan tersebut. Iran sebelumnya menunjukkan bahwa kondisi pengelolaan jalur strategis itu tidak dapat begitu saja kembali seperti sebelum konflik, sementara negara-negara Teluk keberatan apabila kapal diwajibkan membayar biaya kepada Iran untuk melintas. Proposal Oman mencoba menawarkan pendekatan berbeda melalui kontribusi sukarela yang digunakan untuk membiayai pelayanan bersama, bukan pungutan sepihak atas hak melintas. Perbedaan tersebut penting karena menyangkut prinsip kebebasan navigasi sekaligus kepentingan negara pantai dalam menjaga keamanan dan lingkungan perairannya. Kesepakatan mengenai persoalan ini dapat menjadi salah satu kunci untuk mengurangi ketegangan yang selama ini membayangi aktivitas kapal komersial di kawasan.
Diplomasi mengenai Selat Hormuz juga berlangsung bersamaan dengan pembicaraan yang lebih luas mengenai keamanan kawasan. Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araqchi telah membahas persoalan Selat Hormuz bersama mitranya dari Oman dan Arab Saudi. Iran menekankan perlunya memperkuat kerja sama regional dan upaya diplomatik untuk menciptakan stabilitas, sementara Oman selama ini memiliki posisi penting sebagai mediator dalam berbagai ketegangan yang melibatkan Teheran. Peran tersebut membuat Muscat memiliki ruang komunikasi dengan berbagai pihak yang memiliki kepentingan berbeda. Proposal pengelolaan bersama dapat menjadi instrumen untuk mempertemukan kepentingan keamanan Iran dengan kebutuhan negara-negara lain mempertahankan jalur perdagangan yang terbuka dan dapat diprediksi.
Dampak ekonomi dari tercapainya kesepakatan berpotensi meluas jauh di luar kawasan Teluk. Ketidakpastian di Selat Hormuz dapat meningkatkan risiko perdagangan energi karena perusahaan pelayaran dan pemilik kargo harus memperhitungkan kemungkinan gangguan perjalanan. Ketika risiko meningkat, biaya tambahan dapat muncul melalui asuransi, perubahan rute, keterlambatan pengiriman, maupun penyesuaian kontrak perdagangan. Sebaliknya, mekanisme pengelolaan yang diterima berbagai pihak dapat meningkatkan kepastian mengenai keselamatan kapal dan keberlanjutan arus perdagangan. Kondisi tersebut dapat membantu menekan sebagian premi risiko yang muncul akibat konflik, meskipun harga energi tetap dipengaruhi banyak faktor lain di pasar global.
Proposal Oman juga memperlihatkan upaya menggeser persoalan Selat Hormuz dari arena konfrontasi menuju tata kelola regional. Mekanisme bersama dapat memberikan ruang bagi negara-negara kawasan untuk memiliki kepentingan langsung dalam menjaga jalur tersebut tetap aman. Pendanaan sukarela dari pengguna dapat diarahkan pada peningkatan sistem navigasi, penanganan pencemaran, kesiapan menghadapi kecelakaan, dan kemampuan pencarian serta penyelamatan. Namun, rancangan tersebut tetap membutuhkan struktur yang transparan agar kontribusi yang dikumpulkan memiliki tujuan jelas dan tidak berubah menjadi instrumen tekanan terhadap pengguna jalur. Pengawasan, pembagian tanggung jawab, serta hubungan mekanisme regional dengan ketentuan maritim internasional akan menjadi bagian penting apabila pembicaraan memasuki tahap yang lebih konkret.
Usulan Oman kepada Iran untuk menerapkan pendekatan menyerupai Selat Malaka pada akhirnya dapat menjadi salah satu jalan diplomatik untuk mencari tata kelola baru Selat Hormuz setelah ketegangan kawasan mengganggu aktivitas pelayaran. Konsep tersebut menawarkan pengelolaan regional, kontribusi sukarela dari pengguna, serta pembiayaan pelayanan navigasi, lingkungan, dan keadaan darurat tanpa memberikan kontrol tunggal kepada Iran. Namun, keberhasilannya akan sangat bergantung pada kesediaan Teheran, dukungan negara-negara Teluk, serta kemampuan para pihak menyepakati aturan yang tetap menjamin kelancaran pelayaran internasional. Selat Hormuz memiliki arti terlalu besar bagi perdagangan energi global untuk dibiarkan terus berada dalam ketidakpastian akibat konflik dan persaingan politik. Apabila proposal tersebut memperoleh dukungan dan berkembang menjadi kesepakatan, mekanisme regional ala Selat Malaka dapat menjadi bagian penting dari upaya membangun kembali stabilitas pelayaran sekaligus menurunkan risiko ekonomi yang selama ini membayangi kawasan Teluk.