Nagekeo, 26 Agustus 2026 – Presiden Prabowo Subianto menjelaskan alasan dirinya tidak langsung datang ke Nusa Tenggara Timur setelah gempa bumi berkekuatan magnitudo 7,7 mengguncang wilayah tersebut pada 15 Agustus 2026. Prabowo mengatakan keputusan tersebut diambil agar jajaran pemerintah yang berada di lapangan dapat berkonsentrasi penuh menangani masyarakat terdampak. Menurutnya, kedatangan kepala negara pada tahap awal bencana berpotensi membuat para pejabat dan petugas justru terpecah fokus untuk menyambut maupun mendampingi dirinya. Penjelasan itu disampaikan Prabowo saat memimpin rapat koordinasi penanganan pascagempa di Nagekeo, NTT, Rabu, 26 Agustus 2026. Ia sekaligus menyampaikan apresiasi kepada seluruh jajaran pemerintah pusat dan daerah yang dinilai telah bergerak cepat sejak bencana terjadi.
Dalam rapat tersebut, Prabowo menyampaikan terima kasih kepada para pejabat dan petugas yang telah bekerja menangani dampak gempa. Ia menilai respons cepat menjadi hal penting dalam situasi bencana karena kebutuhan masyarakat harus segera dipenuhi, terutama berkaitan dengan evakuasi, pelayanan kesehatan, distribusi bantuan, dan penyediaan tempat pengungsian. Presiden mengatakan dirinya sengaja memberikan ruang kepada jajaran di lapangan untuk menjalankan tugas tanpa tambahan beban protokoler dari kunjungan kepala negara. Sikap tersebut disebut sebagai bagian dari pertimbangan agar tenaga dan perhatian pemerintah benar-benar diarahkan kepada warga yang membutuhkan pertolongan. Setelah kondisi penanganan berjalan, Prabowo kemudian datang untuk melihat secara langsung perkembangan di lapangan dan memastikan berbagai kebutuhan masyarakat telah ditangani.
Prabowo tiba di Nagekeo pada Rabu siang setelah sebelumnya menjalani agenda kunjungan kerja di Bali. Dari Bandara Internasional Komodo, Presiden kemudian menggunakan helikopter menuju helipad Batalyon Infanteri Teritorial Pembangunan 834/Wakna Mebur dan melanjutkan perjalanan menuju lokasi rapat. Setibanya di lokasi, Prabowo langsung mengikuti rapat koordinasi yang digelar di dalam tenda bersama sejumlah pejabat pemerintah. Pertemuan tersebut diikuti antara lain Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Wakil Panglima TNI Jenderal Tandyo Budi Revita, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, serta Kepala BNPB Letjen Suharyanto. Kehadiran mereka menjadi bagian dari koordinasi pemerintah dalam memastikan penanganan pascagempa berlangsung secara terpadu.
Gempa yang menjadi perhatian pemerintah tersebut mengguncang wilayah NTT pada 15 Agustus 2026 dengan kekuatan magnitudo 7,7. Guncangan berdampak terhadap sejumlah wilayah di Pulau Flores dan menyebabkan kerusakan bangunan, korban jiwa, serta masyarakat harus mengungsi. Gempa susulan juga masih terjadi setelah gempa utama sehingga kondisi di sejumlah wilayah membutuhkan pemantauan secara berkelanjutan. Situasi tersebut membuat pemerintah harus mengerahkan berbagai unsur, mulai dari BNPB, TNI, Polri, pemerintah daerah, tenaga kesehatan, hingga relawan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Dalam kondisi seperti itu, koordinasi dan pembagian tugas menjadi faktor penting agar penanganan dapat berjalan cepat tanpa terjadi tumpang tindih pekerjaan.
Keputusan Prabowo untuk tidak langsung datang juga berkaitan dengan kebutuhan menjaga efektivitas kerja pejabat di lapangan. Dalam situasi bencana, kunjungan pejabat tinggi negara biasanya membutuhkan persiapan pengamanan, pengaturan lokasi, serta pendampingan oleh sejumlah personel. Apabila dilakukan pada tahap paling awal ketika kebutuhan masyarakat sedang sangat mendesak, persiapan tersebut berpotensi menyerap sebagian perhatian petugas yang seharusnya difokuskan pada penanganan korban. Karena itu, Prabowo memilih menunggu hingga sistem penanganan berjalan sebelum datang langsung ke wilayah terdampak. Setelah tiba, Presiden dapat memperoleh gambaran lebih lengkap mengenai kondisi lapangan sekaligus mengevaluasi respons yang telah dilakukan pemerintah sejak gempa terjadi.
Kunjungan tersebut kemudian dimanfaatkan Prabowo untuk mengecek secara langsung kondisi masyarakat terdampak dan berbagai fasilitas penanganan bencana. Pemerintah pusat ingin memastikan bantuan yang dikirim benar-benar sampai kepada warga yang membutuhkan serta pelayanan dasar tetap berjalan. Selain kebutuhan pangan dan tempat tinggal sementara, pelayanan kesehatan menjadi salah satu perhatian utama karena banyak warga mengalami luka akibat gempa. Sejumlah fasilitas kesehatan tanggap bencana juga telah dikerahkan untuk memperkuat pelayanan di wilayah Flores. Kehadiran rumah sakit kapal milik TNI AL dan fasilitas kesehatan lainnya menjadi bagian dari strategi pemerintah untuk memperluas akses layanan medis bagi masyarakat yang berada jauh dari fasilitas kesehatan tetap.
Dalam rapat koordinasi tersebut, Prabowo juga memberikan apresiasi terhadap kerja cepat seluruh unsur yang terlibat. Ia menilai penanganan bencana membutuhkan kerja bersama karena skala dampak gempa melintasi batas administratif sejumlah kabupaten. Pemerintah daerah memiliki peran utama dalam mengetahui kebutuhan masyarakat di wilayah masing-masing, sementara pemerintah pusat memberikan dukungan melalui sumber daya, personel, peralatan, dan anggaran. TNI dan Polri juga memiliki fungsi penting dalam evakuasi, distribusi bantuan, pengamanan, serta dukungan logistik. Sinergi tersebut diharapkan tetap dipertahankan hingga tahap tanggap darurat berakhir dan proses rehabilitasi serta rekonstruksi dapat dilakukan.
Selain memastikan penanganan darurat, pemerintah juga menghadapi tantangan untuk memulihkan kehidupan masyarakat dalam jangka lebih panjang. Kerusakan rumah dan fasilitas umum membuat sebagian warga belum dapat kembali menjalankan aktivitas seperti sebelum gempa. Pemerintah perlu melakukan pendataan kerusakan secara menyeluruh agar bantuan dan pembangunan kembali dapat diberikan berdasarkan kebutuhan nyata di lapangan. Infrastruktur jalan, fasilitas pendidikan, tempat ibadah, fasilitas kesehatan, serta sarana publik lainnya juga harus diperiksa untuk memastikan keamanan penggunaannya. Tahapan pemulihan tersebut membutuhkan koordinasi berkelanjutan agar masyarakat tidak hanya mendapatkan bantuan darurat, tetapi juga memiliki kepastian mengenai proses pemulihan kehidupan mereka.
Penjelasan Prabowo mengenai keputusannya tidak langsung datang ke NTT menunjukkan bahwa kunjungan pimpinan negara dalam situasi bencana juga harus mempertimbangkan efektivitas penanganan di lapangan. Presiden menilai kehadiran dirinya pada tahap awal berpotensi memecah konsentrasi jajaran yang sedang bekerja melayani masyarakat terdampak. Setelah penanganan berjalan, ia kemudian datang untuk memastikan secara langsung kondisi warga sekaligus mengevaluasi kerja pemerintah. Dengan pendekatan tersebut, Prabowo berharap jajaran pemerintah dapat tetap fokus pada kebutuhan korban sejak fase awal bencana hingga proses pemulihan berlangsung. Pemerintah kini menghadapi tugas lanjutan untuk memastikan bantuan, pelayanan kesehatan, pemulihan infrastruktur, serta rehabilitasi masyarakat terdampak gempa Flores dapat berjalan secara konsisten dan terkoordinasi.